JAKARTA, AksesNews – Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, serta beberapa pejabat Pemprov Jambi dan Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (04/02/2019).
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman menegaskan pengadaan bibit unggul untuk petani, penyerapan hasil panen seperti jagung termasuk melakukan cluster komoditi menjadi penekanan guna meningkatkan kemampuan petani dalam ketersedian bahan pangan.
“Terkait beberapa komoditi nanti bisa diperkuat dengan bibit unggul serta penyerapan hasil panen jagung termasuk permasalahan harga karet ini sangat penting untuk ditingkatkan,” kata Mentan.
Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang terletak di tengah pulau Sumatera, dengan luas wilayah 53.435 km2. Provinsi Jambi secara administratif terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 135 kecamatan dan 1.558 desa/kelurahan.
Sedangkan jumlah penduduknya mencapai 3,4 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% setahun. Perekonomian Provinsi Jambi pada 2018 tumbuh sebesar 4,99% meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang tercatat 4,64%.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2018 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Membaiknya kinerja sektor konstruksi didukung juga oleh investasi swasta berupa pembangunan beberapa hotel dan perumahan di Provinsi Jambi.
“Sektor pertanian memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Provinsi Jambi dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2018, merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar, yang mencapai hampir 30 persen terhadap total PDRB Provinsi Jambi,” kata Fachrori.
Belum optimalnya komoditi yang dihasilkan di Provinsi Jambi dalam menghasilkan nilai tambah dikarenakan belum berjalannya proses hilirisasi industri komoditi karet, kelapa sawit, maupun batu bara.
“Belum banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, dalam membangun industri hilir dari komoditi tersebut meskipun secara fakta Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal,” jelasnya.
Harga karet ditingkat petani sejak tahun 2012 cenderung stagnan adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan melakukan sosialisasi pembuatan bokar bersih, pembentukan kelembagaan UPPB (Unit Pengelola Pemasaran Bokar) dan sampai saat ini sudah ada 56 UPPB di Provinsi Jambi.
Upaya lainnya yaitu memfasilitasi petani menjual bokar langsung ke pihak pabrik crum rubber. Saat ini di Jambi ada 11 crumb rubber. Sedangkan upaya lainnya yaitu menyusun Ranperda tentang tata niaga komoditas perkebunan, serta melakukan uji terap aspal karet di Provinsi Jambi.
“Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun ini merencanakan kegiatan Uji Terap Aspal Karet bekerjasama dengan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” pungkasnya. (Hms)
