Beranda Akses Sosialisasi e-LHKPN di Tanjabbar, KPK: Harta Bergerak atau Tidak Wajib Dilaporkan

Sosialisasi e-LHKPN di Tanjabbar, KPK: Harta Bergerak atau Tidak Wajib Dilaporkan

TANJABBAR, AksesJambi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sosialiasikan aplikasi elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (e-LHKPN), di DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Ruang Paripurna Dewan, Kamis (03/10/2018).

Tim dari KPK terdiri dari Ketua Pendaftaran LHKPN Ben Hardy Saragih bersama Rizky Amalia dan Doni Kristianto. Hadir juga, Ketua DPRD Faizal Riza, ST,MM, Wakil ketua Mulyani Siregar, SH, Ahmad Jahfar, SH serta seluruh Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat .

Ketua DPRD Tanjabbar, Faizal Riza menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi ini, karena dengan penerapan e-LHKPN berbasis elektronik ini akan mempermudah dalam menyampaikan LHKPN, terutama dari sisi waktu dan pelaporannya.

Selain itu, ia juga sangat mendukung kerja KPK dalam upaya optimalisasi LHKPN sebagai salah satu cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua Pendaftaran LHKPN KPK RI, Ben Hardi Saragih menyampaikan bahwa semua harta kekayaan bergerak maupun yang tidak bergerak wajib dilaporkan oleh Pejabat negara termasuk pimpinan dan anggota DPRD.

Ditambahkan juga sesuai dengan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 terkait dengan pelantikan calon anggota DPRD, laporan LHKPN akan dijadikan syarat untuk pelantikan anggota DPRD pada tahun 2019 nanti.

Selain itu juga, dijelaskan bahwa LHKPN ini merupakan suatu bentuk pernyataan kepemilikan kekayaan dari penyelenggaraan, tidak ada kaitannya dengan instrumen pajak. Apabila diperlukan, pernyataan tersebut dapat dilakukan verifikasi ke lapangan.

Pada pelaksanaan acara tersebut, banyak pertanyaan dari pimpinan dan anggota DPRD kepada Tim LHKPN KPK guna menghindari kesalahan dalam pengisian. (Dika)

DRadio 104,3 FM Jambi