JAMBI, AksesNews – Sejak kemarau melanda Provinsi Jambi dalam beberapa bulan terakhir ini, cukup banyak masalah yang dialami masyarakat. Salah satunya adalah gagal panen yang melanda para petani, kekeringan juga membuat ribuan petani di Jambi harus gigit jari.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jambi, ada sebanyak 6.000 hektar (ha) dilaporkan yang terancam mengalami kekeringan di sejumlah wilayah Jambi dan sudah 1.202 ha sawah di Provinsi Jambi mengalami gagal panen.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jambi, Ahmad Maushul, mengatakan tiga kabupaten yang sangat rawan mengalami kekeringan. Gagal panen terbanyak itu, terjadi di tiga Kabupaten, yakni Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
Dari 1202 ha tersebut, ada sebanyak 180 ha yang terdaftar diasuransi tani padi. Untuk yang terdaftar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan mengajukan bantuan asuransi Jasindo yang diklaim yakni sebesar Rp 6 juta per hektar.
“Sementara untuk yang tidak terdaftar, akan diajukan ke pusat untuk mendapatkam bantuan benih cadangan nasional. Kedepannya, kita akan data lebih lanjut kelompok-kelompok tani yang akan diusulkan bagi yang tidak masuk dalam asuransi usaha tani padi,” kata Maushul, Rabu (02/10/2019).
Saat ini, Pemprov Jambi tengah berupaya mengantisiasi gagal panen para petani dengan memberikan bantuan berupa pompa air kepada kelompok-kelompok tani yang membutuhkan. Namun, kebutuhan tersebut baru diangka 30 persen.
Menutupi kekurangan tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jambi sudah mengajukan lebih kurang 25 unit pompa air ke pusat untuk meminta bantuan bagi kelompok-kelompok tani di Jambi yang membutuhkan.
Berikut daftar Puso Provinsi Jambi, pertanggal 11 September 2019, dengan rincian Gagal panen sebagai berikut Kerinci 0,5 Ha, Merangin 3 Ha, Sarolangun 4,5 Ha, Batanghari 651Ha, Muaro Jambi 302,5 Ha, Tanjabtim 196,25 Ha, Tanjabbar 8 Ha, Bungo 6 Ha, dan Kota Jambi 31 Ha.
Meski sudah ratusan hektar sawah mengalami gagal panen, hal itu belum dapat dijadikan patokan untuk memutuskan darurat bencana kekeringan. Pasalnya, masih banyak aliran air di berbagai wilayah yang mampu mengaliri lahan pertanian. (Bjs)
