Beranda Akses Tindak Tegas, Pertamina Beri Sanksi 6 Pangkalan LPG di Merangin

Tindak Tegas, Pertamina Beri Sanksi 6 Pangkalan LPG di Merangin

MERANGIN, AksesJambi.com – Sebanyak enam pangkalan LPG bersubsidi di Kabupaten Merangin, Jambi diberi sanksi oleh Pertamina karena melanggar beberapa ketentuan sebagai distributor resmi.

Terungkapnya pelanggaran pangkalan yang menjual harga LPG di atas HET ataupun tidak memasang papan pangkalan, berasal dari informasi masyarakat yang sudah semakin sadar untuk menyampaikan laporan kepada Pertamina.

Untuk diketahui, selama libur panjang akhir oktober, cuti bersama dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertamina telah menyalurkan LPG 3 Kg di Provinsi Jambi sebesar 5.714 Metrik Ton.

Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan mengatakan, satu unit pangkalan yang diberikan sanksi pembinaan berlokasi di RT 12, Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.

“Kemudian, lima pangkalan lainnya mendapatkan sanksi berupa Surat Peringatan kedua. Selama libur panjang ini kami melakukan sidak, dan dalam hitungan hari, sudah ada enam pangkalan yang diberikan sanksi,” katanya, Minggu (01/11/2020).

Menurutnya, Pertamina berupaya agar pasokan LPG 3 Kg bersubsidi di masyarakat itu tepat sasaran. Sehingga, dilakukan pengawasan dari tingkat agen hingga pangkalan. Di Kabupaten Merangin terdapat 252 Pangkalan, yang mendapatkan pasokan dari 3 agen.

Adapun ciri-ciri pangkalan LPG resmi Pertamina adalah adanya plang yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, menyebutkan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta menyebutkan kontak pangkalan, agen, serta Call Center 135 Pertamina.

“Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila ada pangkalan yang menjual di atas HET dapat menghubungi Call Center Pertamina 135,” sebutnya.

Nantinya, Pertamina akan menindaklanjuti asalkan laporan masyarakat itu menyebutkan nama pangkalan, lokasi desa, kecamatan dan kabupaten.

“Diharapkan LPG dapat digunakan sesuai peruntukannya yakni untuk masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro,” harapnya.

Hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG), disebutkan pada pasal 20 ayat (2) bahwa LPG 3 Kg diperuntukkan bagi penggunaan rumah tangga pra sejahtera dan usaha mikro.

Rumah tangga yang termasuk keluarga pra sejahtera adalah mereka yang berpendapatan maksimal Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG subsidi adalah mereka yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dan beromzet maksimal Rp300 juta per tahun.

Sementara bagi warga mampu, dapat menggunakan LPG non subsidi Bright Gas yang tersedia dalam ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg.

SUMBER: Akurat.co

DRadio 104,3 FM Jambi