TANJABBAR, AksesJambi.com – Pelabuhan Roro Kuala Tungkal secara resmi tidak akan melayani penumpang mulai 1 April 2020 mendatang akibat wabah virus Corona (Covid-19). Pelayanan Pelabuhan Roro hanya dibuka untuk pelayanan angkutan barang dan kendaraan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Suprayogi Saiful, mengatakan bahwa kondisi ini akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sekitar yang mengantungkan hidupnya melalui aktifitas pelabuhan.
Seperti masyarakat sekitar yang bekerja sebegai tukang ojek ataupun tenaga buruh harian. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat harus mengambil langkah cepat agar selama pelabuhan ditutup masyarakat bisa terbantu.
“Mengingat selama pelabuhan berhenti beroperasi penghasilan para pekerja juga berhenti. Mereka yang selama ini mencari nafkah di pelabuhan punya anak istri, ini harus dipikirkan Pemkab dengan mengambil langkah yang tepat,” kata pria yang akrab disapa Yogi, Senin (30/03/2020).
Dirinya mengusulkan, bahwa langkah yang bisa diambil Pemkab misalnya dengan memberikan sembako kepada masyarakat pekerja di pelabuhan. Selain itu, menurutnya akses pelabuhan LLASDP dan Pelabuhan Marina juga harus ditutup demi mencegah penyebaran virus Corona ini.
“Kalau semua pelabuhan ditutup, tugas Pemkab tinggal memperhatikan mereka yang selama ini mencari nafkah di pelabuhan. Hal ini yang perlu dipikirkan, jika memang ada anggaran bantu langsung masyarakat,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar yang juga merangkap sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Tanjab Barat ini, menjelaskan bahwa dampak wabah Corona ini sudah pada tingkatkan sangat mengkhatirkan dari sisi ekonomi.
Selain masyarakat yang bekerja sebagai pekerja lepas, para nelayan juga merasakan dampaknya. Banyak nelayan yang sudah tak melaut, karena penampung-penampung ikan di pasar tutup akibat tidak bisa mengirim hasil laut ke luar daerah.
“Hal seperti ini harus juga diperhatikan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun pemerintah setempat,” tambahnya.
Yogi meminta Pemkab mendata masyarakat pesisir dan bisa merealisasikan sembako-sembako murah ke masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini harus dikaji Pemkab dari sekarang, jangan tiba-tiga mengelontorkan dana yang begitu besar tapi penerima bantuan hanya sedikit dan tidak tranparan. (Bjs)
