Beranda Akses Jerat Inflasi di Tengah Pandemi Covid-19 di Jambi

Jerat Inflasi di Tengah Pandemi Covid-19 di Jambi

Nopriansyah SST, MSi (Statistisi Madya BPS Provinsi Jambi)
Nopriansyah SST, MSi (Statistisi Madya BPS Provinsi Jambi)

JAMBI, AksesNews – Kalau kita berbicara tentang Inflasi, maka yang terbersit setelah itu adalah daya beli masyarakat. Bagaimana tidak, inflasi sangat erat hubungannya dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi menandakan bahwa barang-barang kebutuhan masyarakat yang beredar di pasar mengalami kenaikan harga secara umum, sehingga kenaikan harga ini mengikis kemampuan daya beli masyarakat akan suatu barang.

Sebagai ilustrasi, seseorang mempunyai uang 50.000 rupiah, ketika harga beras hanya 10.000 rupiah per kg, dia bisa membeli beras sebanyak 5 kg, tetapi ketika harga beras meningkat menjadi 15.000 rupiah per kg, dia hanya mampu membeli sekitar 3 kg saja. Dampak ini akan sangat terasa pada penduduk yang berpendapatan rendah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mencapai 3,01 persen, dimana harga dipantau pada dua kabupaten/kota yaitu Kota Jambi dan Muaro Bungo.

Secara umum angka ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 3,01 persen bila dibandingkan harga di tahun 2019. Memang angka ini masih masuk dalam kategori aman karena masih sesuai dengan asumsi makro Provinsi Jambi yang berkisar di angka 3 persen.

Akan tetapi, bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang hanya 1,68 persen, angka inflasi Jambi jauh lebih tinggi, apalagi di tengah kondisi perekonomian pada saat pandemi seperti saat ini yang tidak menentu. Bahkan untuk inflasi Kota Jambi, merupakan tertinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Kelompok komoditas yang mengalami inflasi tertinggi di tahun 2020 adalah Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Kelompok komoditas ini mengalami inflasi sebesar 6,16 persen. Kemudian di peringkat kedua dan ketiga ada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya serta kelompok Komoditas Kesehatan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 5,31 persen dan 4,90 persen.

Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi ada kelompok komoditas Pakaian dan alas Kaki serta kelompok komoditas Pendidikan, masing-masing -1,27 persen dan -0,34 persen.

Tingginya inflasi di Kelompok Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau tidak serta merta juga menaikkan taraf hidup petani utamanya petani tanaman pangan. Terlihat dari angka NTP (Nilai Tukar Petani) sub sektor tanaman pangan yang angkanya masih dibawah 100, tepatnya di angka 98,68.

Ini artinya cost yang dikeluarkan petani tanaman pangan, baik untuk produksi maupun konsumsi lebih tinggi dibandingkan hasil yang didapatkan mereka, atau kata lainnya adalah tekor. Tekor ini lah yang mereka cukupi dengan cara menghutang, atau bekerja di sektor yang lain. Miris memang ketika kita bangga sebagai Negara agraris, tetapi petani kita belum tersejahterakan.

Pertanyaannya sekarang, siapa yang menikmati inflasi tersebut? Sudah pasti bukan petani, atau masyarakat kecil. Penikmatnya sudah pasti pada tingkat tengkulak, pedagang besar atau spekulan yang dapat mengendalikan harga. Dimana posisi masyarakat kecil? Masyarakat kecil hanya menjadi konsumen yang terpaksa harus membeli kebutuhan, walaupun harganya selangit.

Dampak pandemi Covid-19 terasa sangat membebani perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi, hampir semua sektor terpukul oleh dampak pandemi tersebut. Berdasarkan hasil Survei Demografi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan April 2020, sekitar 55,61 persen responden menyatakan bahwa pendapatannya turun atau berkurang di saat pandemi ini.

Pemberlakuan Physical Distancing, Pemberlakuan jam malam, dan kekhawatiran masyarakat akan tertular Covid-19 sehingga membatasi kegiatan di luar rumah juga menjadi pemicu melambatnya perekonomian di Provinsi Jambi. Turunnya pendapatan ini menyebabkan semakin berkurangnya daya beli masyarakat di Provinsi Jambi, ditambah lagi dengan inflasi yang tinggi.

Secara makro perlambatan perekonomian di Provinsi Jambi terlihat jelas dari kontraksi dua triwulan berturut-turut yang dialami ekonomi Jambi, atau dengan kata lain perekonomian Jambi sudah masuk kondisi resesi. Di triwulan II 2020 Ekonomi jambi terkontraksi 1,72 persen (y-on-y), begitu pula di triwulan III 2020 ekonomi Jambi kembali mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen atau minus 0,79 persen.

Penurunan ekonomi Jambi ini salah satu penyebab utamanya adalah turunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Berdasarkan PDRB triwulan III 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 3,04 persen atau minus 3,04 persen. Turunnya konsumsi rumah tangga ini menjadi sinyalemen bahwa memang benar telah terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Perlambatan ekonomi yang merupakan dampak pandemi ini mengakibatkan banyaknya usaha yang gulung tikar, kredit macet, orang yang kehilangan pekerjaan, lapangan pekerjaan sedikit, upah dikurangi dan jam kerja hilang. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan angka pengangguran Jambi sebesar 5,13 persen naik dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 4,06 persen atau bertambah sebanyak 22,78 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi juga bertambah di Tahun 2020, hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa penduduk miskin bertambah 4,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019. Jika dilihat dari persentase meningkat dari 7,51 persen menjadi 7,58 persen.

Fenomena pendapatan menurun, konsumsi berkurang, pengangguran bertambah, kemiskinan semakin tinggi tersebut membuktikan bahwa masyarakat Jambi memang sedang dalam keadaan yang sulit. Kesulitan ini selayaknya jangan lagi ditambah dengan harga barang-barang yang tinggi. Tugas pemerintah khususnya TPID untuk lebih tanggap mengawal pergerakan harga di pasar agar tidak menjadi bola panas. Semoga kedepan masyarakat Jambi akan lebih sejahtera. Salam.

Penulis: Nopriansyah SST, MSi
Jabatan: Statistisi Madya BPS Provinsi Jambi

DRadio 104,3 FM Jambi