Beranda Akses Sekolah Tatap Muka Akan Diterapkan, Pedagang Kantin Dilarang Berjualan

Sekolah Tatap Muka Akan Diterapkan, Pedagang Kantin Dilarang Berjualan

KOTAJAMBI, AksesNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memutuskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai tanggal 1 Maret 2021. Artinya, proses pembelajaran dengan interaksi langsung di sekolah yang masuk dalam kewenangan Pemkot Jambi tidak lama lagi akan diterapkan.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, bahwa kesiapan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah-sekolah untuk PTM sudah dipastikan. Rapat dengan sekolah terkait, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), juga sudah dilakukan.

“Sudah dilakukan rapat dengan tim gugus untuk memastikan semua sekolah mematuhi dan memenuhi protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (25/02/2021).

Mtode pembelajaran tatap muka yang dimulai pada 1 Maret nanti, hanya dilakukan satu sesi dalam satu hari, dengan durasi maksimal 3,5 jam. Tujuannya untuk menghindari penumpukan orang akibat penjemputan para murid di sekolah.

Para murid akan dibagi menjadi dua kelompok yang akan bergantian untuk menempuh pembelajaran dengan interaksi langsung di sekolah. Artinya, dalam satu pembelajaran secara tatap muka tidak dilakukan secara serentaka.

“Misalnya hari pertama kelompok A yang masuk tatap muka dan kelompok B belajar secara daring,” katanya.

PTM ini, kata Mulyadi, tidak wajib ditempuh. Jika masih ada wali murid yang tidak setuju dengan PTM di tengah pandemi covid-19, dapat menggunakan pembelajaran dengan jarak jauh atau secara daring.

Sebagain besar wali murid memang setuju dengan pelaksanaan PTM tersebut. Di tingkat SD ada sekitar 85 persen wali murid yang setuju. Sedangkan untuk tingkat SMP, wali murid yang setuju ada sekitar 87 persen.

“Angka ini masih bergerak. Artinya ketika PTM berjalan, ada orang yang meminta PTM maka bisa dipenuhi,” tutur Mulyadi.

Meskipun proses belajar mengajar sudah bisa dilakukan tatap muka, akan tetapi kantin sekolah belum boleh dibuka. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Para pedagang juga tidak boleh berjualan di depan pagar sekolah.

“Jika ada pihak sekolah harus hentikan secara persuasif. Jika tidak bisa, pihak sekolah dapat lapor Satpol PP,” ujarnya.

Sejumlah pedagang kantin sekolah pun mengeluhkan kebijakan ini. Hampir satu tahun mereka tidak diizinkan untuk berjualan di sekolah. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh dengan pendapatan ekonomi para pedagang kanti sekolah.

Seperti yang dialami oleh Mursi, seorang pedagang di kantin SMP Negeri 8 Kota Jambi. Dirinya tidak bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena tidak bisa berjualan di kantin sekolah.

“Pemerintah pernah kasih bantuan khusus untuk pedagang kantin. Tapi cuma satu kali,” katanya.

Situasi ekonomi rumah tangganya pun semakin diperparah dengan dampak sengketa yang tanah seluas sekitar 1 hektare di RT 37 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada bulan Agustus tahun 2020 lalu. Mursi tidak bisa lagi tinggal di rumahnya karena kalah sengketa.

“Awal penggusuran ini rasanya parah nian. Tapi untuk suami dan anak sudah mulai bekerja,” tuturnya.

Zuraidah, warga Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru, Kota Jambi, juga merasakan kesusahan akibat tidak berjualan di kantin sekolah. Ia pun terpaksa berjualan di rumahnya, yang baru saja berlangsung selama 5 hari.

“Karena COVID-19 ini, jadi tambah susah memenuhi kebutuhan hidup. Jadi buka di rumah saja,” katanya.
Saat Zuraidah dalam satu hari bisa meraih omset sekitar Rp 300 Ribu. Tetapi saat berjualan di kantin sekolah, dirinya bisa meraih omset sekitar Rp 750.000 dalam satu hari.

“Jadi pendapatannya banyak di kantin. Kalau di rumah, maklum orang jarang jajan. Saya di kantin sudah berjualan selama 27 tahun lebih,” pungkasnya. (Sob)

DRadio 104,3 FM Jambi