Beranda Akses Beberapa Kepala OPD Tak Hadir Rapat LKPJ Komisi DPRD Batanghari

Beberapa Kepala OPD Tak Hadir Rapat LKPJ Komisi DPRD Batanghari

BATANGHARI, AksesJambi.com – Ketika masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, diketahui ada beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir saat diundang oleh DPRD.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, pada saat rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2020, Selasa (20/04/2021).

“Kemarin ketua Komisi III menyampaikan kepada kami, bahwa ada beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tidak hadir pada saat rapat LKPJ di komisi. Padahal yang harus mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah merupakan kepala dinas itu sendiri,” ungkapnya saat diwawancarai AksesJambi.com.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan terlebih dahulu dari sekretariat dewan, apa yang menjadi alasan kepala dinas tersebut tidak bisa hadir saat rapat LKPJ.

“Kita tidak bisa langsung memanggil langsung mereka. Bisa jadi mereka ada tugas lain, ataupun sedang sakit. Namun jika nanti memang mereka tidak hadir tanpa keterangan, maka akan kita berikan peringatan,” ujarnya.

Dikatakannya, DPRD yang merupakan unsur dari pemerintah juga merupakan mitra yang harus dihargai oleh setiap OPD. Sehingga kepala OPD tidak bisa sesuka hati tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas.

“Mereka tidak boleh suka-suka hati tidak datang saat diundang oleh DPRD, karena mereka harus hormat dengan lembaga ini,” sambungnya.

Sementara itu, saat ditanya, ada beberapa Kepala OPD yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, kembali Fadhil menyebutkan, sebaiknya jangan berburuk sangka dulu. Dirinya akan mencari tahu terlebih dahulu apa alasan mereka tidak hadir.

“Kita sudah buat alat ukur untuk mengukur kinerja. Saya sebagai pejabat pembina wajib membina kawan-kawan itu. Tapi ada batas waktu, jika sampai batas waktunya mereka tidak bisa dibina atau masih gagal move-on, maka akan ada penyegaran,” pungkasnya. (ANI)

DRadio 104,3 FM Jambi