Beranda Akses KPK Soroti Temuan Aset Pemda di STIE GK Muara Bulian

KPK Soroti Temuan Aset Pemda di STIE GK Muara Bulian

BATANGHARI, AksesJambi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring Control for Prevention (MCP) atau kunjungan supervisi KPK RI untuk menerapkan penatausahaan keuangan daerah dan penataaan aset di Kabupaten Batanghari, Selasa (15/06/2021).

Dalam arahan tersebut, KPK RI menyinggung masalah temuan aset Pemda Batanghari yang dikelola oleh Yayasan Serentak Bak Regam tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya (STIE GK) Muara Bulian.

Dalam kesempatan itu, Ketua Satgas Wilayah 1 KPK RI, Maruli Tua mengatakan, terkait lahan ataupun aset yang dihibahkan pemda ke Yayasan Serentak Bak Regam menjadi temuan BPK RI.

“Kita minta permasalahan ini agar segera diselesaikan, karena pola dan MoU dalam hibah tersebut belum jelas. Seperti yang kita tahu, STIE GK sendiri memungut biaya terhadap mahasiswa,” singgungnya.

Menanggapi itu, Sekda Batanghari, M Azan mengatakan, pada awalnya tanah pemda dibangun untuk pengembangan pendidikan. Dan ternyata sampai saat ini jadi temuan BPK RI berkenaan kemanfaatan.

“Idealnya harus dilakukan serah terima dengan MoU yang jelas. Juga teman-teman aset sudah mempelajari yayasan itu semi ekonomi. Karena memungut biaya pendidikan terhadap mahasiswa,” ujarnya.

Dikatakannya, karena aset tersebut milik Pemda Batanghari, maka tidak boleh dilepas. Luas lahan yang dipakai oleh yayasan pun kurang lebih seluas 10 hektare.

“Terhadap yang sepeti ini, asetnya tidak boleh kita lepas, memang belum ada solusi yang baik untuk penyerahan atau pengembalian aset kepada yayasan. Namun saat ini penguasaan lahannya dipakai oleh yayasan,” sambungnya.

Lanjut Sekda Batanghari, memang selama ini belum ada kontribusi yang diberikan oleh Yayasan kepada Pemda Batanghari, malah sebaliknya, Pemda yang setiap tahun anggaran memberikan bantuan operasional kepada Yayasan Serentak Bak Regam.

“Dalam waktu dekat ini kita akan membentuk tim pengkajian, bagaimana pengelolaan dan kerjasamanya ke depan. Kita akan melakukan pendekatan secara persuasif sesuai yang disarankan oleh pihak KPK RI,” pungkasnya. (ANI)

DRadio 104,3 FM Jambi