Beranda Akses Bupati-Kajari Teken Nota Kesepahaman Bidang Hukum Perdata dan TUN

Bupati-Kajari Teken Nota Kesepahaman Bidang Hukum Perdata dan TUN

TANJABBAR, AksesJambi.com – Bupati Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Safrial menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjab Barat terkait Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Kamis (16/07/2020).

Perjanjian kerjasama ini, juga turut ditandatangani oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Tanjab Barat, antara lain Inspektorat, Bappenda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bupati Safrial, mengatakan, dalam upaya mempercepat dan memperlancar pembangunan di Tanjab Barat, kerjasama ini penting untuk mengoptimalkan penyelesaian permasalahan ini sehingga meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang pada akhirnya bermuara pada kelancaran pembangunan di Tanjab Barat.

“Saya berharap bahwa percepatan pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efesien dan kemakmuran masyarakat Tanjab Barat sebagaimana yang kita idam-idamkan lebih cepat terwujud,” ujarnya.

Safrial juga berharap dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan ini, para Kepala OPD yang akan mengambil kebijakan terutama kebijakan menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara, agar mengikuti peraturan berlaku dan terlebih dahulu meminta advice hukum kepada kejaksaan.

Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil tidak menjadi sengketa hukum dikemudian hari. Demikian juga apabila kebijakan yang telah diambil ternyata menimbulkan permaslahan hukum, agar para Kepala OPD segera mengkonsultasikan upaya penanganan permasalahan tersebut dengan pihak kejaksaan.

“Jadikan kesepakatan yang kita buat ini sebagai dasar hukum untuk bekerjasama dengan jaksa sebagai pengacara Negara,” tambahnya.

Selain itu, Safrial juga menekan kan kepada para Pimpinan OPD Tanjab Barat agar semaksimal mungkin memanfaatkan nota kesepahaman dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mewujudkan pengabdian sebagai abdi negara yang melayani.

Sementara itu, Kepala Kejari Tanjab Barat, Tri Joko, mengatakan Nota Kesepahamannya Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdapat lima hal yang menjadi kewenangannya, antara lain Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya,

“Seperti yang disampaikan Kasi Datun tadi, jadi yang kita kerjasamakan hari ini yaitu dalam Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan tindakan hukum lainnya. Manfaatkan lah institusi Kejaksaan ini, sebagai upaya menyelamatkan keuangan Negara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Sejalan dengan Safrial, Tri Joko juga berharap dengan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini akan lebih meningkatkan sinergitas antara Kejaksaan Tanjab Barat dengan Pemkab Tanjab Barat.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, para Kepala OPD, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta undangan lainnya. (HMS)

DRadio 104,3 FM Jambi