Beranda Akses ASN Jambi Diminta Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak 2020

ASN Jambi Diminta Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak 2020

JAMBI, AksesNews – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 nanti.

Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada zoom meeting Bawaslu Provinsi Jambi dengan KASN terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020, Kamis (16/07/2020) bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Kominfokom Provinsi Jambi.

Dijelaskan Sudirman, bahwa pertemuan ini diharapkan dapat memberikan solusi sekaligus pencerahan dalam mengatasi masalah netralitas ASN. Hadir pada zoom meeting tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi R, M.Pd, dan perwakilan KASN.

Saat ini, kata Sudirman, setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang dengan jelas mengatur netralitas ASN dalam Pilkada. Beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Bawaslu dalam pengawasan netralitas ASN.

Antara lain, UU nomor 10 tahun 2015, UU ASN nomor 25 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelayanan publik, Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin PNS. Pergub Jambi No. 28 tahun 2012 petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS.

“Ada beberapa alasan kenapa ASN tidak netral yaitu pemahaman tentang loyalitas ASN kepada pimpinan, adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir dan jabatan, ambiguitas/relugasi/peraturan, intervensi/tekanan dari atasan,” sebutnya.

Selain itu, anggapan ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal yang lumrah, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi. Apalagi, perkembangan era saat ini membuat praktek kampanye semakin luas.

“Tak hanya melalui alat peraga kampanye berbentuk poster dan baliho atau kampanye dengan kegiatan tertentu, tapi juga melalui media sosial,” kata Sudirman.

Menurutnya, ada sanksi yang diberikan dapat berupa administratif, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian secara mempertaruhkan posisinya saat ini untuk terlibat dalam kampanye apapun.

“ASN harus bisa jadi panutan di lingkungannya, hukuman displin yang diberikan kepada ASN adalah penundaan kenaikan gaji berkala selam 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun,” jelasnya.

Pada tahun 2019 lalu, ada 2 ASN yang diberikan sanksi dikarenakan memberikan dukungan kepada Caleg dan Kepala Daerah, sanksi yang diberikan adalah hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun) , dan pada 2020 ini ada 1 ASN yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati dan mendapatkan hukuman disiplin sedang (penundaan gaji berkala selama 1 tahun.

Sekda juga mengharapkan adanya sinergitas antar instansi dalam penegakan netralitas. “Kita memerlukan peran lintas instansi dalam penegakan netralitas, saat ini terjalin kerjasama antar lintas yaitu Sekretaris Daerah, KASN, Bawaslu, Inspektorat dan BKD,” pungkasnya. (Bjs/Hms)

DRadio 104,3 FM Jambi