JAMBI, AksesNews – Jambi, Salah satu provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Provinsi Jambi sendiri akan melaksanakan Pemilihan Gubernur, Walikota Sungai Penuh, Bupati Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Tanjab Timur, Batanghari dan Bungo.
Ditahun politik ini pun, tentunya paradigma dan situasi di tengah masyarakat berubah. Banyak istilah kata dukungan atau mendukung kepada salah satu Bakal Calon yang ikut kompetisi di Pilkada serentak 2020 oleh beberapa kumpulan atau organisasi. Namun itu sah-sah saja bagi yang tidak bertentangan dengan aturan internal organisasi tersebut.
Tapi sangatlah disayangkan, seperti ditayangkan oleh beberapa media online yang terkait Karang Taruna Sungai Rengas Mendukung salah satu Bakal Calon Gubernur Jambi. Sebab, Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang tidak berpartisipasi dengan politik praktis.
Dengan tayangnya berita tersebut pada 4 Februari 2020 lalu, Pengurus Karang Taruna Provinsi Jambi menyatakan sangat merugikan organisasi.
“Berita dengan judul Karang Taruna Sungai Rengas mendukung Al Haris, sangat merugikan Karang Taruna secara kelembagaan,” kata Ketua Bidang Organisasi Karang Taruna Provinsi Jambi, Irman Susanto, Selasa (11/02/2020).
Menurut Irman, sejak penayangan berita tersebut tidak ada respon dari Pengurus tingkat kecamatan maupun kabupaten di wilayah tersebut, dirinya mengambil sikap dan menyampaikan Karang Taruna fungsinya sebagai organisasi sosial bukan organisasi politik. Hal tersebut di sampaikan agar tidak terjadi lagi di daerah lain, karena sangat merugikan organisasi bahkan juga merugikan bakal calon tersebut jika dibahas sesuai aturan.
“Kami sangat menyesalkan ini terjadi. Perlu kami tegaskan, mengacu Permensos RI Nomor 25 Tahun 2019, Karang Taruna memiliki prinsip nonpartisan,” katanya.
Saat ini pengurus Karang Taruna Provinsi Jambi tengah membahas langkah yang akan dilakukan kedepan, pasca di tayangkannya berita tersebut di sejumlah media online di Jambi.
“Jika benar Pengurus Karang Taruna tersebut mendukung Al Haris, berarti mereka baru dan tidak tahu apa itu Karang Taruna. Namun, apabila Ketua di sana bilang tidak bawa Organisasi, berarti penulis di media ataupun pesanan tim bakal calon yang sengaja membangun paradigma politiknya. Kami masih menelusuri kejadian ini,” jelasnya.
Meski demikian, Irman tidak melarang jika ada pengurus secara pribadi yang memihak salah satu kandidat yang akan bertarung pada Pilgub Jambi 2020 ini karena setiap warga negara memiliki hak politiknya masing-masing.
“Itu hak individu, mereka punya hak dipilih dan memilih. Tapi perlu saya tegaskan jangan membawa nama organisasi,” pungkasnya.
Irman juga menghimbau kepada seluruh pengurus Karang Taruna di wilayah provinsi Jambi baik itu tingkat Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar tidak membawa organisasi Karang Taruna kedalam momentum politik praktis. (Alra)
