Beranda Akses Kasus Kekerasan Anak Masih Terjadi di Tanjab Barat

Kasus Kekerasan Anak Masih Terjadi di Tanjab Barat

TANJABBAR, AksesJambi.com – Pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi kepentingan seluruh elemen masyarakat, meskipun memang telah ada pihak-pihak yang dikhususkan untuk menangani persoalan tersebut. Terlebih jika pemerintah daerah menetapkan kabupaten/kota sebagai layak anak.

Komitmen untuk melaksanakan dan menerapkan Perda tersebut perlu ditegakkan, namun akan sangat disayangkan jika Perda telah dibuat namun kenyataan di lapangan masih belum efektif, hingga memunculkan angka peningkatan kasus.

Hal ini lah yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat. Pemerintah setempat telah mengkampanyekan soal Kabupaten Layak Anak. Termasuk komitmen semua sektor untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Namun, diketahui bahwa akhir-akhir ini tindak pidana yang terjadi pada anak dibawah masih terjadi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Angka kasus yang melibatkan anak-anak dari Januari hingga Juli 2020 terdapat 14 kasus.

Mirisnya, jumlah tersebut kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan. Tidak lain lagi yang menjadi perkara dominan dari jumlah korban tersebut merupakan kasus pemerkosaan.

“Ini adalah laporan yang masuk ke kita, artinya jika tidak masuk ke kita, kita tidak tahu. Data tadi tidak hanya kekerasan seksual saja, termasuk kasus kekerasan fisik, psikis, penelantaran. Kasus Asusila menjadi dominan,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan Anak, Agus Sumantri, Kamis (10/09/2020).

Lebih lanjut disampaikan oleh Agus, bahwa kejadian-kejadian serupa dengan melibatkan anak menjadi korban atau pelaku di luar laporan yang diterima dimungkinkan ada. Namun, yang melapor atau memberikan informasi kepada pihaknya yang kurang.

“Penjangkauan kasus kita dari informasi-informasi atau laporan itu yang kurang. Ini termasuk kendala kita sehingga kita tidak bisa mendetek korban atau pelaku. Sementara kita tau, anak dibawah umur sangat rentan menjadi korban, apalagi asusila,” katanya.

Upaya-upaya pencegahan tindakan perkara hukum telah dilakukan, diantaranya melakukan sosialisasi. Ini kata Agus, dilakukan ke sekolah-sekolah hingga ke desa-desa. Inipun kata Agus, soal komitmen dalam upaya mencapai Kabupaten Tanjab Barat Kota Layak anak buka hanya tugas mereka.

“Sosialisasi terus kita lakukan, dan di tengah pandemi saat ini kita lakukan sosialisasi melalui media sosial dan melibatkan pihak desa,” katanya

“Jika berbicara Kabupaten Layak Anak, artinya semua landing sektor terlibat. Sarana dan prasarana di bawah hingga Kabupaten di penuhi, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, di tingkat desa, kecamatan. Artinya memang tugas bersama itu,” pungkasnya.

HAN 2020, Pemkab Tanjab Barat: Stop Kekerasan Terhadap Anak

Sementara sebelumnya diberitakan pada 2019 lalu, bahwa Bupati Tanjab Barat, Safrial, ingin Kabupaten Tanjab Barat, jadi kota layak anak dari semua aspek. Bupati Safrial mengingatkan, untuk menciptakan Kota layak anak diperlukan koordinasi dan sinergitas dari stakeholder dan seluruh pihak terkait yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Lima kluster hak-hak anak harus terpenuhi, baik itu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, mau pun perlindungan,” ujarnya.

Sementara itu, di Desember 2019 Safrial juga kembali menyebutkan bahwa menginginkan Kabupaten Tanjab Barat menjadi kota layak anak. Perlu penguatan komitmen dan koordinasi diantara para stakeholder/ pemangku kepentingan.

“Kita masih punya waktu sampai dengan akhir Maret 2020 untuk mengumpulkan data dalam indikator KLA, saya ingin Kabupaten Tanjab Barat pada tahun 2020 nanti bisa mendapatkan predikat kabupaten layak anak, minimal kategori pertama,“ tegasnya. (Dika)

DRadio 104,3 FM Jambi