Beranda Akses Kasus Covid-19 Meningkat, FPI Pertanyakan Kebijakan Pemkot Jambi

Kasus Covid-19 Meningkat, FPI Pertanyakan Kebijakan Pemkot Jambi

Ketua FPI Kota Jambi, Ahmad Syukri Baraqbah.
Ketua FPI Kota Jambi, Ahmad Syukri Baraqbah.

JAMBI, AksesNews – Kasus pasien positif Covid-19 di Provinsi Jambi beberapa hari terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Hari ini saja, terdapat penambahan 5 pasien terkonfirmasi positif virus Corona.

Berdasarkan data per Sabtu, 8 Agustus 2020, tercatat total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jambi sebanyak 210 orang, dengan rincian 89 dirawat, 4 meninggal dan 117 sembuh.

Sedangkan di Kota Jambi sendiri, akumulatif pasien positif Covid-19 sebanyak 63 orang, dengan rincian 30 orang dalam perawatan, 1 orang meninggal dunia, dan 32 orang sembuh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Jambi, Ahmad Syukri Baraqbah, mengatakan, penyebaran Covid-19 akan terus meluas jika pemerintah tidak tegas dan tebang pilih dalam menegakan protokol pencegahan Covid-19.

“Aturan-aturan untuk meminimalisir penularan virus tersebut sudah dikeluarkan, salah satunya Pemkot Jambi membatasi aktivitas usaha malam hanya sampai jam 11 malam, akan tetapi aplikasi di lapangan terkesan aturan tersebut hanya diberlakukan untuk pedagang-pedagang kaki lima (PKL) saja, tetapi tempat hiburan malam yang sangat rentan terjadinya penularan, sama sekali tidak tersentuh oleh petugas Covid-19 Kota Jambi,” tuturnya, Sabtu (08/08/2020).

Pria yang akrab disapa Habib Eki ini menyebutkan, berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan, masih terdapat sejumlah hiburan malam yang beraktivitas melewati jam kentuan protokol kesehatan. Selain itu, dirinya juga mendapati adanya undangan untuk berkumpul dalam suatu tempat hiburan malam.

“Banyak tersebar meme-meme undangan acara di tempat-tempat hiburan malam tersebut,” ujarnya.

Dirinya lantas mempertanyakan ketegasan para petugas Covid-19 dalam menegakan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap usaha hiburan malam.

“Apakah petugas-petugas Covid berani menghentikan serta menutup tempat-tempat hiburan malam tersebut, atau aturan tersebut dibuat hanya untuk pedagang kaki lima,” sebutnya.

Dirinya berharap, Pemkot Jambi dapat bertindak tegas dan berlaku adil dalam menerapkan peraturan pencegahan Covid-19.

“Kami menanti sikap tegas pemerintah, jangan sampai masyarakat menilai pemerintah hanya berani dengan masyarakat biasa, akan tetapi mandul terhadap pengusaha-pengusaha hiburan malam.

“Jikalau ini dibiarkan, kami yakin akan muncul klaster baru yakni klaster hiburan malam yang dengan tingkat penularannya paling tinggi,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemkot Jambi, Abu Bakar menegaskan, dalam upaya relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan di tengah pandemi Covid-19, Pemkot Jambi tetap akan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar aturan.

“Pemkot menegaskan tidak ada tawar-menawar atau kompromi terhadap pelanggar aturan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Siapa pun tetap akan ditindak tegas, termasuk pengenaan sanksi sebagaimana tertuang dalam Perwal 21 tahun 2020,” ujarnya.

Terkait adanya laporan usaha hiburan malam yang masih membandel dan tetap beraktivitas di luar jam ketentuan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan.

“Pemkot Jambi menyampaikan terimakasih atas informasi itu dan akan meminta Tim Relaksasi Covid-19 Kota Jambi yang terdiri dari unsur Pemkot Jambi, TNI dan Polri untuk melakukan pengecekan di lokasi serta mengambil tindakan tegas kepada pengelolah usaha tersebut,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Covid-19 Kota Jambi yang sekaligus sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dr. Jailani mengatakan, dirinya telah memerintahkan tim di lapangan untuk melakukan tindakan tegas bagi pemilik usaha hiburan malam yang membandel. Pihaknya tidak ada akan segan-segan mencabut izin usah jika masih melanggar perwal.

“Denda dan pencabutan izin relaksasinya, bahkan izin usahanya, payung hukumya sudah jelas, perwal No. 21 tahun 2020, ditambah dengan adanya Inpres No. 6 tahun 2020 tanggal 4 Agustus, yang meminta untuk tegas menjaga protokol kesehatan ini,” jelasnya. (Team AJ)

DRadio 104,3 FM Jambi