Beranda Akses Nasib Mahasiswa di Mesir Belum Jelas, Ini Kata Sekda Tanjab Barat

Nasib Mahasiswa di Mesir Belum Jelas, Ini Kata Sekda Tanjab Barat

TANJABBAR, AksesJambi.com – Besarnya dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia, membuat beberapa negara mengeluarkan kebijakan untuk berhentinya pengoperasian transportasi darat, laut dan udara yang mengangkut penumpang baik antar negara maupun wilayah tertentu.

Hal tersebut membuat 2 orang pelajar asal Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Provinsi Jambi yang kuliah di Mahasiswa Universitas Al-Azhar, Mesir tidak bisa pulang ke Indonesia.

Ditambah lagi, Sejak Menteri Pendidikan Mesir mengumumkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah maupun universitas diliburkan sejak 15 Maret lalu karena Covid-19, membuat mahasiswa tersebut tidak ada aktivitas lagi di sana.

Pendemi Corona, 11 Mahasiswa asal Tanjab Barat di Mesir Mulai Krisis

Berhubung status mereka adalah pelajar dan bukan Tenaga Kerja Indonesia, tentunya kebutuhan pokok mereka di sana mulai berangsur krisis.

Terkait hal Itu, Sekda Kabupaten Tanjab Barat, Agus Sanusi angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa mahasiswa yang masih ada di luar negeri tersebut harus mengusulkan terdampak Covid-19, dengan data yang jelas dan jumlah yang jelas.

“Nanti kita akan bahas dengan tim satgas apakah dimungkinkan diberi bantuan untuk mahasiswa kita yang ada di luar negeri, dengan data yang ada dan resmi untuk diberi bantuan” ungkap Sekda, Senin (04/05/2020).

Lebih lanjut, Sekda mengatakan bahwa mahasiswa yang diluar negeri tersebut haruslah memilik data yang jelas, seperti kartu mahasiswa, ada kartu keluarga yang memang betul betul Warga kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Kalau memang betul-betul mahasiswa asal Tanjung Jabung barat, nanti kita akan komunikasikan apakah dimungkinkan untuk dibantu yang terdampak di luar negeri, nanti jangan-jangan terdampak di luar negeri tapi bukan kewenangan Pemkab tapi kewenangan Nasional,” unjarnya.

Untuk pemulangan para mahasiswa di luar negeri, Sekda belum bisa memastikan hal tersebut, karena menurutnya pemerintah kabupaten masih menunggu surat resmi. (Dika)

DRadio 104,3 FM Jambi