JAMBI, AksesNews – Aksi Damai tolak RUU HIP yang dilakukan lebih dari 100 organisasi yang terdiri dari Ormas, OKP, Organisasi Mahasiswa dan LSM di depan gedung DPRD Provinsi Jambi berlangsung damai dengan menyatakan 7 tuntutan dan aspirasi, Jumat (03/07/2020).
Tuntutan tersebut di baca langsung oleh M. Rizal Alimunir dengan nama surat pernyataan bersama Koalisi Anak Negri Jambi tolak RUU HIP.
Pada dasarnya, tuntutan tersebut menuntut DPR RI segera mencabut dan membatalkan RUU HIP tanpa syarat di Prolegnas. Selanjutnya, meminta pemerintah RI menolak RUU HIP tanpa kompromi.
Para masa aksi juga meminta kepada MPR, DPD, DPR dan Parpol jangan lagi mengotak Atik Pancasila, karena dengan lima silanya sudah final sebagai ideologi negara.
Lebih lanjut, masa aksi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan memproses para inisiator dan konseptor RUU HIP.
Dalam kelembagaan negara, masa aksi juga meminta kepada presiden untuk membubarkan BPIP dan Parpol yang mengusung RUU HIP.
Masa aksi juga menyatakan menolak keras RUU HIP. Dan yang terakhir, masa aksi menyatakan apabila tuntutan tersebut di abaikan pemerinta dan DPR maka masyarakat bersama MUI Se Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit dan bersatu dengan konstitusional untuk menolak komunisme dan upaya licik yang ‘mereka’ lakukan demi Indonesia dan generasi selanjutnya.
Usai pembacaan tersebut, perwakilan OKP, ormas, organisasi kemahasiswaan dan LSM menandatangani surat kesepakatan dan juga di ikuti beberapa perwakilan dari DPRD Provinsi Jambi.
Namun, ketua DPRD Provinsi Jambi tidak hadir di depan masa aksi. Selain itu, perwakilan dari Fraksi PDIP yang memiliki 9 Kursi di DPRD Provinsi Jambi tidak satupun yang hadir di depan masa aksi.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamaluddin Havis dari Fraksi PPP mengatakan siap menggiring aspirasi dan tuntutan masyarakat di gedung DPRD provinsi Jambi.
“Kami akan bahas ini di DPRD, kami senang masyarakat sadar akan hal ini. Apabila ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan ramaikan berkali kali lipat dan maju berkali kali lipat,” ujarnya.
Sebelum bubar masa aksi di lapangan, surat pernyataan dan tanda tangan seluruh perwakilan di serahkan langsung ke perwakilan DPRD Provinsi Jambi untuk di bahas di rapat dewan. (Alra)
