Beranda Advertorial DPRD Tanjab Barat Sahkan 2 Perda, 1 Ranperda Lagi Ditunda Pansus II

DPRD Tanjab Barat Sahkan 2 Perda, 1 Ranperda Lagi Ditunda Pansus II

TANJABBAR, AksesJambi.com – DPRD Tanjung Jabung (Tanjab) Barat gelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) I, II dan III DPRD terhadap pembahasan, pengambilan keputusan serta penyampaian pendapat akhir Bupati atas keputusan DPRD terhadap 3 Raperda Kabupaten Tanjab Barat. Rapat ini di selenggarakan di Aula Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/02/2020).

Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Tanjab Barat, Safrial MS ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mulyani Siregar yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Muh Sjafril Simamora dan Ahmad Jahfar.

Hasil pembahasan Pansus I DPRD, yang disampaikan perwakilannya Nova Anggun Sari, pada dasarnya menyetujui Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Daerah agar dapat dijadikan Peraturan Daerah.

“Semoga dengan dijadikannya Perda Penyelenggaraan Kerasipan Daerah dapat menjadi Perda yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Perwakilan Pansus III, Jamal Darmawan Sie mengatakan, Pansus III yang membahas Raperda tentang perubahan kegiatan Usaha dan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggo Rajo juga menyetujui Raperda ini untuk menjadi Perda.

“Diharapkan Perda ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengoptimalkan kinerja BPR Tanggo Rajo dalam melayani masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Perwakilan Pansus II, Muhammad Zaki mengatakan, Pansus II yang membahas Raperda tentang izin pemakaian tanah menyepakati untuk menunda Raperda ini untuk menjadi peraturan daerah.

Zaki menjelaskan, dengan alasan berdasarkan surat Gubernur Jambi perihal hasil fasilitasi Ranperda, bahwa adanya tumpang tindih Ranperda izin pemakaian tanah dengan aturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah .

“Dimana dalam peraturan tersebut tidak mengenal istilah izin pemakaian tanah, tetapi yang ada istilah pemanfaatan tanah yang tidak memerlukan izin dari Bupati melainkan hanya persetujuan Bupati,” jelasnya.

Terkait 2 Raperda yang disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui keputusan DPRD, Bupati Tanjung Jabung Barat berharap kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dua Perda tersebut meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang penyelenggaraan kearsipan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo.

“Untuk itu kepada perangkat daerah agar segera menindaklanjuti dan mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga terbentuk suatu pemahaman bersama dan pada akhirnya Perda ini dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Safrial berharap produk-produk hukum yang dihasilkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan di Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

“Insya allah perda tersebut akan segera diundangkan dan diberlakukan,” ucapanya.

Safrial juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Tanjab Barat atas kerja sama yang terjalin selama ini.

“Seluruh jajaran pemerintah daerah Tanjab Barat tentu bersama DPRD bertekad memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat,” pungkasnya. (DIKA)

DRadio 104,3 FM Jambi