KOTAJAMBI, AksesNews – Pandemi wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda Kota Jambi bahkan dunia, bukan menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Jambi untuk tidak menggelar agenda rutin tahunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2021.
Mengangkat tema “Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyatakat”, Musrenbang kali ini dilaksanakan secara virtual, dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi video conference dan disiarkan langsung secara streaming melalui saluran Youtube Channel Pemerintah Kota Jambi.
Bertempat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (15/04/2020), Musrenbang RKPD 2021 Pemkot Jambi itu menghadirkan pembicara Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Doni Iskandar, serta Ketua DPRD Kota Jambi Putra Abshor Hasibuan.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam Musrenbang itu, Wakil Wali Kota dr. Maulana, Sekda Kota Jambi Budidaya, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Bappeda Kota Jambi, Kepala BPKAD dan Kepala BPPRD Kota Jambi.
Sementara jajaran Pemkot Jambi lainnya, para Camat, Lurah, RT, LPM dan stakeholder serta pemangku kepentingan yang terkait dan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan di Kota Jambi turut mengikuti serta menanggapi Musrenbang tersebut melalui video conference.
Acara Musrenbang diawali dengan paparan Wali Kota Jambi H Syarif Fasha terkait dengan visi-misi, dan rancangan RKPD Pemkot Jambi untuk tahun 2021.
Wali Kota Fasha menjelaskan bahwa, rencana kerja Pemkot Jambi tahun 2021 akan fokus pada upaya rekonstruksi dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Jambi, akibat terdampak wabah Covid-19 yang telah dimulai sejak awal tahun 2020 ini.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021. Karena kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang akan terjun bebas ke dalam kategori masyarakat dibawah sejahtera, akibat terdampak Covid-19 ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Fasha juga menjelaskan terkait prioritas dan agenda tahun 2021 antara lain adalah Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan.
Pemerintah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 412,71 miliar, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Rp 247,4 miliar, penanggulangan kemiskinan Rp 37,34 miliar, dan juga pengembangan pariwisata dan promosi daerah Rp 20,54 miliar, serta Good Governance Rp 320,11 miliar.
“Peningkatan infrastruktur perkotaan masih menjadi agenda besar kita, ini juga sebagai salah satu strategi kita dalam pemulihan pasca Covid-19 ini. Karena sektor konstruksi ini mampu menyerap 30 persen tenaga kerja,” kata Fasha.
Beberapa strategi lain untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan antara lain meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan, meningkatkan kualitas sistem jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan.
Selanjutnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan Sanitasi yang baik, meningkatkan harmonisasi dan konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan. (Shelvy/Hms)
